pasal 242 kuhp. Segala. pasal 242 kuhp

- Buku Ketiga : Pelanggaran (Overtredingen) Contohnya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP berlaku untuk semua orangPeriksalah juga pasal 116 dan 120 KUHAP mengenai pengangkatan sumpah atau pengucapan janji oleh saksi atau ahli pada kegiatan penyidikan. Sebab, pada saat itu dia bertindak sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati dari Partai Demokrat, dalam kasus Pilkada Kotawaringin Barat melawan Sugianto Sabran, calon bupati dari PDI-P. 1-4 isinya, yaitu : 1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah : Apabila laporan palsu tersebut berlanjut dalam tahap persidangan, maka seseorang dapat dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Ayat 1 dan 2 KUHP. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu. Penerapan Pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pada Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Penerapan pasal 242 KUHP pada orang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah adalah dengan membuktikan unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP ke dalam fakta tentang kejadian. , M. UU N. Asas teritorial ini kemudian diperluas kembali oleh Pasal 3 KUHP:. Ke-2) Pasal 423 KUHP terjemahan Prof. dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Sianturi menunjukkan bahwa tindak pidana sumpah palsu dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang hukum,Pasal 167 bis. 2. com. Authors. Sebab, pada saat itu dia bertindak sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati dari Partai Demokrat, dalam kasus Pilkada Kotawaringin Barat. KUHP 217; RBg. 18 / Prp / 1960. Jul 12, 2021. Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. "Jika seseorang memberikan keterangan tidak benar dan dia tahu itu tidak benar maka memenuhi unsur Pasal 242 KUHP, dan jika itu dalam proses kasus korupsi maka jadilah dikualifikasikan ke Pasal di UU Tindak Pidana Korupsi," ujar Aziz saat memberikan pendapat untuk terdakwa Miryam di Pengadilan Tindak Pidama Korupsi. Selain itu, Fickar juga menyebut pencantuman nama Bambang dan beberapa saksi dalam surat dakwaan Jaksa adalah bertentangan dengan. ID GRIDOTO. Pasal 221. 72. Ronny Talapessy saat meminta hakim menjerat Susi dengan pasal 174 KUHAP dan 242 KUHP tentang Kesaksian Palsu dengan ancaman tujuh tahun penjara pada saat persidangan, Senin (31/10/2022) di. Jerat pidana Saksi berbohong Persidangan Keterangan palsu Hakim ketua sidang Sanksi pidana Pasal 242 KUHP Dakwaan sumpah palsu Penjara maksimal Dasar hukum UU No. Pasal 472 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). UU No. U. Sehingga jerat pasal kesaksian palsu atau memberikan keterangan palsu adalah Pasal 242 ayat (1) atau (2) KUHP atau Pasal 291 UU 1/2023 atau Pasal 373 UU. 500,– : 1e. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pasal 35 KUHP. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 241, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244 dan Pasal 245. (s. Dengan. Leave a reply. Moeljatno, S. Bila permohonan yang diajukan ditolak, paling lambat satu bulan setelah diberikan keputusan, suami isteri itu bersama-sama boleh mengajukan permohonan banding dengan surat permohonan. 1-4. 12/DRT/1951 tentang Tindak Pidana Senjata Api, Amunisi atau sesuai Bahan Peledak. Oleh karena itu aku tidak mungkin terjerat pasal 242 KUHP. Authors. Unsur Objektif. Kesengajaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, diatur dalam Pasal 242 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Barangsiapa dalam hal peraturan perundang-undangan memerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah atau mengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, dengan sengaja memberi. ) Pasal 244. RBG, membagi pembahasan. 1 2018, hal. diatur dalam pasal 242 kuhp dan pasal 243 kuhp, namun pasal 243 kuhp telah dihapus melalui stb. 2. Mengenai kesaksian, oleh KUHP diatur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX berjudul, Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. dg. Untuk informasi konsultasi dan mengundang kami, silahkan hub no WA (hanya pesan) : 0811-2881-257. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 114: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara. COM. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan. Kamu tahu bahwa Archimedes dan Newton adalah orang yang sangat cerdas. Pasal 242. Berikut ini bunyi Pasal 114 dan 115 dalam UU No. Artikel Terkait :Dalam KUHP, Saksi memberikan keterangan palsu ini diatur dalam Bab IX Pasal 242 ayat (1) yang menyebutkan “Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan. barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya tidak cakap untuk memenuhi kewajiban yang tersebut dalam pasal 24 undang-undang dasar sementara. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam siding. kepri. Unsur Objektif. – Adanya keterangan diatas sumpah, seperti orang yang disumpah menyatakan bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Pasal 221. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku keterangan palsu menurut Pasal 242 KUHP dan bagaimana proses penanganan tentang keterangan palsu diatas sumpah menurut Pasal 242 KUHP dalam perkara pidana. Pasal 242 ayat 2, berbunyi : Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau. Kata Kunci: pembuktian, persidangan, perkaraPasal 262. Pasal 209 KUHP. Pakar hukum Pidana menilai Susi dapat dijerat dengan pasal 174 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan. Kontak Kami. Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, terdakwa dituntut oleh PenuntutUmum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 362 KUHP. Hal ini tertuang dalam isi pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman. Informasi Hukum. Pasal 209 KUHP. Penerapan Pasal 242 Kuhpidana terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah - Neliti Journal article // Lex Crimen Penerapan Pasal 242 Kuhpidana terhadap Pemberian. PENERAPAN PASAL 242 KUHPIDANA Untuk menerapkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap seseorang yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, agar orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur pasal. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu. S. Setelah unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP diklasifikasikan maka dapat di tarik pengertian hukum tentang tindak pidana sumpah palsu/memberikan keteranganpidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. (4)Karena masih ada penggunaan istilah tidak tepat; tidak mengenal disabilitas secara komprehensif; memperkuat potensi diskriminasi dan mempertajam stigma. Pasal 242. Ancaman pidana itu tercantum dalam Pasal 242 KUHP tentang Penghinaan terhadap. UU N. Pasal 112. Dalam perkara ini, Herry tetap dijatuhi hukuman sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76. barangsiapa dalam pengangkutan temak Yang diwajibkan memakai pas pengantar, pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai. Apalagi nanti Pengacaranya sering sidang di Pengadilan tersebut. Pasal 174 KUHAP dan pasal 242 KUHP merupakan pasal yang berisikan bahasan mengenai tindak pidana keterangan palsu saat persidangan. CO, Jakarta - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR yang digelar hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Hal itu berbeda dengan Pasal 317 dan 318 KUHP yang disebutkan secara eksplisit kualifikasi tindak pidananya, yaitu masing-masing pengaduan fitnah dan persangkaan palsu, keduanya dengan ancaman maksimal pidana penjara empat tahun. 2. Bunyi KUHP Pasal 368 Tentang Pencurian, Lama Hukuman, dan Maknanya. 1 Tahun 2023 Refrensi hukum Pasal 624 UU 1/2023 Pasal 174 KUHAP#JeratPidana #SaksiBerbohong #Persidangan #KeteranganPalsu. Unsur pidana keterangan palsu adalah: 1. 7, No. com, dikatakan Pasal 242 ayat (1) KUHP adalah; Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan untuk memberi keterangan di atas sumpah, dengan sengaja memberikan keterangan palsu, baik dengan lisan atau tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasa yang khusus ditunjuk untuk itu , diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. —. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana. ” Menurut R. (s. dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Penerapan Pasal 242 KUHP yang menjerat Bambang ini janggal. Tribratanews. Kemudian juga ketentuan Pasal 390 KUHP menurut kami tidak dapat dijatuhkan dalam kasus kebohongan kehamilan. 701. (Naskah Akademik RUU KUHP) antara lain adalah: Pasal 242 RUU KUHP, Terorisme, Pasal 244 RUU KUHP Terorisme Menggunakan Bahan-Bahan Kimia, Pasal 247 RUU KUHP Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan untuk Terorisme, Pasal 249 RUU KUHP Terorisme, Pasal 250 RUU KUHP Perluasan Pidana Terorisme, Pasal 251. Apabila terjadi gugatan di kemu dian hari, dan terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka pemberi keterangan dapat dilaporkan atas pemberian keterangan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, ujarnya kepada hukumonline, saat ditemui usai seminar di Jakarta (24/1). Pasal 242 ayat (1) tersebut berbunyi, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau. Intinya ialah, seseorang memberikan378 KUHP dan Pasal 64 KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI :1. Pasal 146. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 262 KUHP tentang Kekerasan terhadap orang atau Barang secara bersama-sama di muka umum. Dalam hal ini, seseorang bisa dikenakan pidana. tirto. Demikian isi dari Pasal 242 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. 1926 – 359 j. COM - Susi asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo terancam dijerat pasal 174 KUHAP dan 242 KUHP. Informasi Hukum. Penting untuk diketahui bahwa memberikan keterangan palsu adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Memberikan keterangan palsu di depan persidangan, diatur dalam pasal 174 kuhap dan pasal 242 kuhp. “Barangsiapa dalam. (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalamPutusan PN TARUTUNG Nomor 137/Pid. Dark Light. Ada pun kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : 1. u. Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 926/Pid. 2. W. 8 Tahun 1981 UU No. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata). Ia pun memastikan bahwa Pasal 240 RKUHP justru melindungi para aktivis maupun publik dalam menyampaikan pendapat. 7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Bila kiranya memenuhi semua unsur pidananya maka si B dapat saja melaporkan sebagai memberikan keterangan palsu ( dibawah sumpah ). JAKARTA, KOMPAS - Saat ini publik dikejutkan dengan penangkapan Bambang Widjojanto terkait dugaan kejahatan Pasal 242 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. UU N. pdf. Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP NO. Kejahatan penggelapan terhadap hak. Pasal I Pasal 107 a Yang dimaksud dengan "Komunisme/Marxisme-Leninisme" adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. ia bisa dituntut pidana berdasarkan Pasal 242 KUHP, ancaman hukumannya 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara. 3Adapun dugaan pasal yang dilanggar adalah 242 KUHP. Melakukan perbuatan dengan memberikan keterangan, penyampaian berita atau laporan palsu yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP; 3. 2. Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). tirto. Morality : Jurnal Ilmu Hukum Juni 2019, Volume 5 Nomor 1 3 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN. 429. 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 107 a Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum. Penerapan Pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pada Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Penerapan pasal 242 KUHP pada orang yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah adalah dengan membuktikan unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 242 KUHP ke dalam fakta tentang kejadian. Berikut ini adalah pasal KUHP dan UU yang membahas tentang pelecehan seksual. pidana denda; 5. tahun. mengenai surat authentiek : (K. Dalam pendalaman Pasal 242 KUHP perihal kaitanya dengan Pasal 174 KUHAP, bahwa kejahatan keterangan palsu sumpah harus dilakukan dalam persidangan. . Pasal 242. (K. Sedangkan jika keterangan palsunya merugikan terdakwa/tersangka diancam pidana. Sebab, pada saat itu dia bertindak sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati dari Partai Demokrat, dalam kasus Pilkada Kotawaringin Barat melawan Sugianto Sabran, calon bupati dari PDI-P. Pasal 4 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia: 1. Oleh: Samuel Christian Galal )*. Pasal 242 KUHP (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada. Adapun unsur-unsur pasal 242 ayat (1) Kitab Undang. Pasal 299 KUHP : (1). “Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang. Teol tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan. 7 Lihat Pasal 242 K Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. PeraturanSkripsi yang berjudul: “PERBANDINGAN ANTARA PASAL 242 KUHP DAN HUKUM ISLAM BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S. Pengadilan Pajak. Berikut isi pasal 221 KUHP seperti dikutip dari laman resmi Kejaksaan Negeri ( Kejari) Sukoharjo: 1. Pasal ini juga memuat sanksi atau hukuman yang diterima oleh seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan pelaku atau menghilangkan bukti-bukti kejahatan. (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUNARDI dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa SUNARDI. Pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Sesuai Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sumber : Pasal 2 KUHAP (Kitab Undang. Sehingga jerat pasal kesaksian palsu atau memberikan keterangan palsu adalah Pasal 242 ayat (1) atau (2) KUHP atau Pasal 291 UU 1/2023 atau Pasal 373 UU 1/2023. ID. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mencecar Susi, asisten rumah tangga (ART). Hal ini tertuang dalam ketentuan penutup KUHP Pasal 624, yang berbunyi: "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan". barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan dimaksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya ; keterangan palsu di bawah sumpah,diatur dalam Pasal 242 KUHP yang rumusannya sebagaiberikut: Barang siapa dalam hal peraturan perundangundanganmemerintahkan supaya memberi keterangan atas sumpah ataumengadakan akibat hukum pada keterangan tersebut, dengansengaja memberi keterangan palsu atas sumpah, dengan lisanatau dengan surat, oleh dia. R.